Potret Demokrasi Provinsi Jawa Barat 2019

Sejak tahun 2007, Pemerintah mulai mencoba mengukur perkembangan demokrasi di tiap Provinsi. Setelah melakukan berbagai penyempurnaan, Bappenas dan Kemendagri kemudian menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009. Pada tahun 2010 dengan dibiayai oleh UNDP, akhirnya disepakati menjadi benchmark penyusunan IDI berikutnya. Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai koordinator pengumpulan data dalam penyusunan IDI. Pada tahun 2011, dilaksanakan kembali penghitungan IDI 2010 yang dikoordinasikan oleh Kemenkopolhukam bekerjasama dengan BPS, Kemendagri serta Bappenas dengan menggunakan sumber keuangan dalam negeri. Setiap tahunnya IDI disusun untuk melihat dinamika demokrasi di setiap Provinsi di Indonesia. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Barat menyusun publikasi tentang potret demokrasi dengan judul “Potret Demokrasi Provinsi Jawa Barat 2019”.